Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataan lebih keras atas alasan yang menyebabkan penundaan kunjungan ke Belanda. Presiden menyebut pengadilan Belanda yang begitu cepat menyidangkan tuntutan atas penangkapan dirinya sebagai pengadilan yang melanggar tata krama dan hubungan antarbangsa.
"Pengadilan melanggar etika dan tata krama hubungan antarbangsa," kata Presiden dalam Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Kamis (7/10).
Presiden menegaskan, kunjungan ke Belanda dilakukan atas undangan Ratu dan Perdana Menteri Belanda. Padahal, Ratu dan Perdana Menteri Belanda disambut hangat ketika berkunjung ke Indonesia beberapa tahun lalu.
"Pengadilan bagian dari sistem nasional Belanda, haruskah digelar untuk menyambut kedatangan saya hari itu?" tanyanya.
Presiden mengaku tidak akan gentar jika yang dihadapi di Belanda itu berupa unjuk rasa atau ancaman-ancaman karena sudah ada sistem pengamanan yang berjalan.
"Tetapi ketika yang akan ada adalah sebuah pengadilan yang digelar dengan topik masalah hak asasi manusia, menangkap Presiden Indonesia, digelar sesaat sebelum saya datang, menurut saya ini tidak bisa diterima," kata Presiden dalam sidang yang dihadiri para menteri bidang politik, hukum, dan keamanan ini.
Menurut Presiden, hubungan antarbangsa bukan soal mutual interest, bukan sekadar menandatangani MoU atau kesepakatan, tapi juga mutual respect antara kedua bangsa dan pemimpinnya.
"Sesungguhnya Indonesia ingin menjalani persahabatan dengan negara mana pun," kata Presiden.
Mengenai hubungan Indonesia dengan Belanda, Presiden menegaskan, hubungan itu berada dalam keadaan baik, bahkan tahun-tahun terakhir mengalami peningkatan signifikan. Itu semua diawali pada 2005 ketika secara politik dan moral Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945.
Pengakuan itu menepis sikap Belanda selama ini yang sempat mengakui Indonesia merdeka pada 1949. "Dengan satu babak baru, pengakuan itu pada ulang tahun kemerdekaan kita 2005, Menlu Belanda diutus ke Indonesia untuk hadir dalam resepsi kenegaraan, dan tiap ulang tahun kita di Den Haag, Perdana Menteri sering hadir di acara kedutaan kita," katanya.
Presiden sendiri sangat menyesalkan pembatalan kunjungan tersebut. Padahal, kunjungan tersebut sangat dinanti-nantikan. Bahkan oleh SBY sendiri.
"Saya berhemat tidak ikut Asean Summit di New York, di Brussel (ASEM). Saya pikir lebih baik ke Belanda mengingat pentingnya kunjungan itu," kata SBY.
SBY menyadari, seperti di Indonesia, Pemerintah Belanda memang tidak bisa berbuat apa-apa pada pengadilan yang bersifat independen. Namun SBY menyayangkan, mengapa persidangan itu digelar tepat saat dirinya tiba di negara tersebut.
Sekadar diketahui, pengadilan Den Haag menolak salah satu tuntutan RMS yaitu menghilangkan hak imunitas Presiden RI saat berkunjung ke Belanda, artinya, SBY tidak bisa ditangkap. Namun tuntutan lainnya baru disidangkan pekan depan.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa menegaskan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda tidak terganggu atas penundaan kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pemerintah Belanda, kata Marty, sudah memahami alasan penundaan kunjungan Presiden itu.
"Kalau kita lihat tatanan yang lebih besar, hubungan Indonesia Belanda kami kira tidak ada permasalahan," kata Marty usai bertemu Presiden SBY, di Kantor Presiden, Kamis (7/10). Marty bertemu dengan Presiden untuk menyampaikan hasil pertemuan Asia Europe Meeting (Asem) di Brussel dua hari lalu yang dihadiri Marty mewakili Presiden.
Menurut Marty, pemerintah Belanda memahami bahwa hal itu justru untuk memastikan hubungan jangka panjang Indonesia Belanda. "Karena kalau kita bicara masalah kepentingan sesaat tentu ada dampak terhadap hubungan itu sendiri, tapi yang kita pentingkan ke depan yang lebih jangka panjang," ujar mantan Dubes RI untuk PBB ini.
Mengenai penjadwalan ulang Presiden ke Belanda, Marty lebih memilih untuk membiarkan proses berjalan. "Biarkan semua ini mengalir dengan sendirinya, dengan alamiah, pemerintah Indonesia tidak akan tergesa-gesa untuk menjadwal ulang kunjungan kita biarkan untuk memastikan segela sesuatu kemarin sudah betul-betul diatasi," kata Marty menegaskan.
Penjadwalan kunjungan yang dimaksud, kata Marty, akan dilangsungkan pada saat semua sudah betul-betul siap. "Kami kira pihak Belanda dengan adanya keputusan Indonesia ini semakin paham betapa pentingnya masalah ini dikelola dengan baik dan juga posisi pemerintah Belanda sudah tegas," ujarnya.
Marty mengatakan, Belanda tidak mengakui RMS. "Belanda sepenuhnya mendukung posisi Indonesia bahkan pengadilan Belanda kemarin sudah memutuskan menolak gugatan dari RMS bukan saja pemerintah Belanda, pengadilan Belanda juga berpandangan sama. Kami kira tidak ada gangguan hubungan Indonesia Belanda," jelasnya.
Pembatalan lawatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Belanda beberapa waktu lalu, seharusnya menjadi shock therapy bagi Belanda. Jika tidak ditanggapi secara serius, dikhawatirkan dapat merusak hubungan politik kedua negara.
"Ini bisa menjadi shock therapy bagi Belanda. Ini hal yang serius," ujar Pengamat Hubungan Internasional dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Dewi Fortuna Anwar, di Jakarta, Kamis (07/10).
Menurutnya, sikap SBY yang membatalkan kunjungan ke Belanda pada saat sudah berada di pesawat merupakan bentuk ketersinggungan. Bukan sebuah bentuk ketakutan terhadap aksi beberapa orang dari Republik Maluku Selatan (RMS) yang mengajukan gugatan ke pengadilan Belanda.
Sebagai simbol negara, wajar jika seorang presiden tersinggung terhadap sikap Belanda yang masih membuka ruang bagi gerakan sparatis Indonesia. Mereka seharusnya lebih bijaksana dalam menganggap bahwa gerakan RMS yang ingin merdeka dari Indonesia itu adalah hak sebagai warga. "Jangan anggap ini isu tidak penting bagi Indonesia" kata Dewi.
Bagi negara yang sedang mengkokohkan diri seperti Indonesia, ancaman speratisme adalah hal yang sangat serius. Tetapi gerakan itu justru mendapatkan ruang di Negeri Kincir Angin itu. Jika hal ini terus dibiarkan, maka bisa menganggu hubungan bilateral Indonesia dan Belanda. "Belanda tidak boleh lepas tangan soal ini," ujar Dewi.
Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, menegaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak akan berkunjung ke Belanda dalam waktu dekat ini. Langkah ini diambil agar pengadilan menyelesaikan dulu proses yang menjadi kewenangannya.
''Sudah pasti Bapak Presiden tidak akan dalam waktu dekat melakukan kunjungan ke Belanda,'' kata Purnomo sebelum mengikuti Sidang Kabinet Terbatas di Kantor Presiden, Kamis (7/10).
